The Asia Foundation

The Asia Foundation
Addressing the Critical Issues Facing Asia - 60 Years
Bookmark and Share

The Asia Foundation Merilis Evaluasi Mengenai Layanan Perizinan Usaha Di Indonesia

Jakarta, August 14, 2007 — Dalam dasawarsa terakhir, Indonesia telah mengalami suatu transformasi politik yang luar biasa namun masih berjuang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Sementara negara-negara lain di kawasan Asia, seperti Vietnam dan Cina telah mengalami peningkatan tingkat investasi, Indonesia terus menghadapi isu-isu kemiskinan dan tingkat pengangguran yang mencengangkan. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia telah mendorong pembangunan ekonomi dengan pembentukan dan pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk menyederhanakan proses perizinan usaha. Hari ini, The Asia Foundation merilis dua laporan yang menyoroti kesempatan-kesempatan utama untuk meningkatkan kualitas perizinan usaha dan menetapkan sistem-sistem yang lebih baik untuk mengukur pelayanan perizinan di Indonesia. Laporan-laporan ini diharapkan memberi informasi mengenai upaya-upaya reformasi pemerintah.

“Menelaah Perizinan Usaha di Indonesia: Suatu Tinjauan atas Kebijakan Perizinan Usaha dan Survei atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu” adalah suatu studi mengenai kerangka perizinan tingkat nasional yang kompleks di negara ini dan bagaimana kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan di tingkat kota/kabupaten. Laporan kedua, “Mengukur Kinerja Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia,” menyajikan suatu pendekatan baru untuk mengukur kinerja pelayanan perizinan terpadu di Indonesia untuk menilai seberapa jauh instansi ini berhasil meningkatkan pelayanan perizinan usaha.

Kedua laporan tersebut didasarkan pada pendampingan teknis dan penelitian ektensif yang dilakukan oleh The Asia Foundation di kabupaten/kota. Pelayanan perizinan terpadu adalah instansi-instansi pemerintah yang memproses perizinan dan memberikan izin-izin usaha umum, serta bertujuan menyediakan layanan-layanan publik yang lebih cepat, lebih singkat, dan lebih murah. Sejak tahun 1999, para mitra lokal The Asia Foundation telah membantu mendirikan atau meningkatkan lebih dari 55 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Indonesia. The Asia Foundation juga telah menjalin kerja sama erat dengan pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kota/ kabupaten dalam hal reformasi-reformasi kebijakan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia dihambat oleh suatu birokrasi perizinan yang kompleks, mahal, dan korup. Alat ukur kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu dapat membantu pemerintah pusat, provinsi, dan kota/ kabupaten untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan perizinan usaha,” ungkap Neil McCulloch, Direktur Program Reformasi Ekonomi The Asia Foundation.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, perbaikan kebijakan-kebijakan perizinan usaha di Indonesia tampaknya menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat maupun daerah. Sejak akhir tahun 1990-an, pusat-pusat layanan yang pembentukannya diprakarsai pemerintah ini telah berdiri di sekitar 30% dari keseluruhan 467 kota dan kabupaten, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri 24/2006 mengumumkan upaya untuk mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu di seluruh dari 467 kabupaten/kota di Indonesia untuk menyederhanakan prosedur-prosedur, mengurangi biaya, dan menggabungkan persyaratan-persyaratan perizinan usaha. Kementerian-kementerian di tingkat pusat berupaya memberikan arahan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan kebijakan perizinan untuk membantu memperkokoh iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Reformasi-reformasi ini telah terbukti mempunyai tantangannya tersendiri. Laporan-laporan The Asia Foundation menunjukkan bahwa masih banyak kebijakan yang bermasalah, serta bahwa memahami dan mengukur dampak peningkatan layanan tersebut adalah sesuatu yang tidak mudah. Temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi spesifik dari kedua laporan tersebut meliputi:

Prosedur perizinan yang kompleks menghambat pendirian, formalisasi, dan ekspansi perusahaan baru di Indonesia. Begitu bertele-telenya prosedur birokratik ini menyebabkan hampir 80% sektor swasta dalam negeri masih bersifat informal dan tak terdaftar. Reformasi perizinan pun menjadi suatu bidang yang dapat memicu perkembangan usaha dengan cepat.
Sebagian besar Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu di kota/kabupaten belum mencapai potensi maksimal mereka. Studi yang dilakukan The Asia Foundation menunjukkan bahwa banyak dari pusat pelayanan terpadu tersebut sejauh ini belum memangkas waktu maupun mengurangi persyaratan-persyaratan perizinan. Namun terdapat cakupan kinerja yang sangat luas, di mana pusat-pusat pelayanan terpadu terbaik menunjukkan peningkatan yang besar dalam pemberian layanan mereka.
Peningkatan kinerja Pusat-Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia memerlukan reformasi di tingkat daerah maupun pusat. Pemerintah-pemerintah daerah perlu mengurangi perhatian pada bentuk kelembagaan dan lebih memfokuskan untuk memastikan agar pusat-pusat pelayanan perizinan terpadu memiliki kewenangan yang mereka perlukan. Pemerintah pusat perlu menyederhanakan perizinan dengan menjadikan pendaftaran usaha sebagai langkah pertama dan bukan yang terakhir dalam proses perizinan usaha secara umum, serta menghapuskan perizinan-perizinan yang tidak perlu atau yang berlebihan.
Indeks Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu (IKP)dari The Asia Foundation merupakan suatu alat yang komprehensif untuk memantau peningkatan-peningkatan dalam kualitas Perizinan Perizinan Terpadu. Karena mengukur adanya perubahan dalam hal waktu dan biaya perizinan saja tidak cukup memberikan suatu gambaran yang utuh, IKP menelaah beragam faktor yang mempengaruhi kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memberikan suatu gambaran yang multi-dimensi.
IKP ditujukan untuk memulai suatu diskusi mengenai pengukuran kinerja pelayanan perizinan usaha. Indeks ini tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang kaku, dan karenanya dapat disesuaikan dengan lingkungan daerah. IKP dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan kinerja PPTSP dari waktu ke waktu, sekaligus untuk membandingkan kinerja PPTSP antara satu daerah dengan daerah lainnya. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengarahkan upaya-upaya perkembangan kelembagaan di masa mendatang atau untuk menciptakan insentif-insentif untuk meningkatkan layanan perizinan.

Bookmark and Share
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • YouTube
  • Flickr
  • Instagram
  • RSS Feeds